Beranda blog

Ini Penekanan Bupati Menghadapi Pilkades Serentak di KSB

0

Menjelang Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan Apel gelar Kesiapan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak di Kabupaten SUmbawa barat tahun 2019. Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M., bertindak sebagai inspektur apel. Kegiatan diikuti oleh lebih dari 200 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan ASN ini dilaksanakan di halaman Graha Fitrah Komplek KTC, Jum’at Siang 18 Oktober 2019.

Pemilihan kepala Desa serentak di KSB rencananya akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 20 oktober 2019. Tercatat total calon Kepala Desa yang berkompetisi sebanyak 77 orang di 60 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 32 desa pada 7 kecamatan di kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 3.1742 pemilih.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani  bersama  dalam melaksanakan tugas pengamanan pilkades serentak di kabupaten sumbawa barat tahun 2019. Pertama, Jalin baik sinergitas antara unsur Pemerintah, Tni-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan kemanan dan kelancaran pelaksanaan tugas; kedua, Kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan pilkades; Ketiga, tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran pilkades serentak tahun 2019; keempat, aparat keamanan, khususnya babinsa  dan bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan, untuk menjaga netralitas, kemudian mampu menenangkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berita bohong termasuk dengan politik identitas yang bisa memecah belah masyarakat dan merusak kondusifitas daerah.

Menutup pidatonya bupati mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten paling aman dan kabupaten zero horizontal conflict di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST, Sekretaris Daerah H. Abdul Azis, S.H.,M.H., Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa, S.I.K., M.H., Dandim 1628/SB Letkol CZI Eddy Oswaronto ST, K, Kejari Sumbawa Barat Nursiwan,SH,MH.

DPMD Melaksanakan Panen Raya dan Forum Bisnis Madu Hutan Mataiyang

0

Bupati Imbau Petani Jaga Kualitas Madu

Dalam Kegiatan tersebut, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyarifin, M.M meminta Petani Madu Desa Mataiyang untuk  menjaga kualitas madu. Hal tersebut penting untuk menjadikan madu Mataiyang konsisten di pasar dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. ‘’Bisnis madu itu kuncinya ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh, terutama jujur, sehingga masyarakat tetap percaya dengan kualitas madu Mataiyang. Petani harus menjaga keaslian madu, jangan ada yang dicampur dengan gula, kalo itu dilakukan maka hancur, tidak ada yang percaya lagi selama-lamanya,” kata Bupati pada kegiatan panen raya madu dan forum bisnis madu di Desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene, Kamis pagi (17/10/19).

Bupati juga meminta pilot project incubasi inovasi desa madu Mataiyang tidak berhenti setelah diresmikan, tetapi bisa terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain membuka panen raya madu hutan dan forum bisnis madu Mataiyang, Bupati juga meresmikan pembangunan rumah produksi madu hutan Mataiyang. Menyerahkan bantuan peralatan produksi madu dan menyerahkan sound system untuk masjid Nurul Yakin Desa Mataiyang. Kepada masyarakat Bupati berkomitmen menyerahkan aset lahan bekas bangunan sekolah akibat gempa untuk pembangunan masjid.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KSB, Drs. Mulyadi, M.Si dalam laporannya mengatakan, Desa Mataiyang dijadikan pilot project incubasi inovasi desa dengan produk madu hutan. Anggaran Rp. 1,2 miliar digelontorkan untuk mensukseskannya. Anggaran itu untuk membuat rumah produksi madu, pengadaan peralatan dan peningkatan sumber daya manusia. Diharapkan madu Mataiyang nantinya akan menjadi madu yang go nasional bahkan go internasional. Sementara, itu Kepala DPMD dan Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, S.H., M.H yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB akan mensuport Desa Mataiyang di tahun 2020 melalui anggaran pembinaan BUMDes.

DPMD KSB Rekapitulasi Usulan Program saat Musrenbangdes

0

Taliwang, – Semua desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) atau forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Berbagai usulan program sekarang ini sedang diinventarisir dan direkapitulasi secara menyeluruh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Memang cukup banyak program yang diusulkan masyarakat saat pelaksanaan Musrenbangdes pada masing-masing Desa, jadi kami harus melakukan inventarisir secara menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk memastikan bahwa program dimaksud menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau cukup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” ujar Bapak Slamet Riadi, S.Pi. M.Si selaku kabid kelembagan masyarakat, sosial budaya dan gotong royong  pada DPMD KSB.

Menurut keterangan beliau, setelah inventarisir secara menyeluruh dinyatakan rampung, maka dokumennya akan diserahkan kepada pimpinan daerah, supaya bisa ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi perhatian. “Memang cukup banyak program yang diusulkan lebih pada pembangunan fisik,” lanjut beliau, sambil menegaskan bahwa semua desa sudah melaksanakan Musrenbangdes.

dalam rekapitulasi program usulan dibagi dalam beberapa kriteria penting, yaitu versi program fisik, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan.

Pelaksanaan Musranbangdes oleh 57 desa dan 7 kelurahan beserta 1 desa persiapan berjalan cukup baik dan sesuai dengan tahapannya, lantaran DPMD KSB menyiapkan 15 orang tenaga pendamping, karena pelaksanaannya bukan sekedar mendengarkan rencana program kedepan, tetapi juga ada amanat untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta lain yang tidak mengikat.

Kadis PMD KSB Tekan Pemdes Serius Bina Potensi Desa

0

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat menghimbau ke seluruh kepala desa untuk melirik dan membina inovasi-inovasi yang ada di desa, sehingga inovasi yang ada bisa terangkat dan mendongkrak perekonomian desa.

Hal itu diungkapkan Bapak Kepala DPMD  Drs. Mulyadi selaku  di sela-sela acara teknologi tepat guna tingkat kabupaten yang di gelar di depan halaman kantor  DPMD KSB, (02/05).

Kegiatan dengan tema “Teknologi tepat guna berkearifan lokal untuk ekonomi desa berkelanjutan” tersebut di ikuti oleh beberapa desa yang memiliki inovasi desa, “yang mengikuti kegiatan ini ada delapan desa, dengan berbagai inovasi-novasi dari masyarakat desa itu sendiri,” ungkap Beliau.

Kegiatan program inovasi desa menurutnya sangat penting dikembangkan di desa pasalnya, dengan memiliki inovasi desa maka ekonomi desa akan berkelanjutan dengan baik. Beliau juga mengatakan jika kita harus banyak belajar dari nenek moyang kita yang terus melakukan inovasi dari kapak batu hingga kapak besi.

“Kita tidak boleh kalah dengan pendahulu kita yang tidak henti melakukan inovasi dari jaman batu hingga jaman yang serba tehnologi ini. Mereka bisa kenapa kita tidak bisa kita,” uncapnya sembari memperlihatkan inovasi dari delapan desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Minimnya perhatian desa terhadap inovasi desa,  Bapak Kadis DPMD Drs. Mulyadi kembali menekankan agar desa dan lurah serius mengangkat dan menonjolkan potensi inovasi-inovasi desa yang terkecil hingga yang besar, sehingga inovasi yang ada di ketahui publik.

“Terkait dengan hal ini kami dari DPMD telah membentuk Wartekdes di setiap desa dan kecamatan agar pemerintah desa bisa melihat potensi inovasi yang belun terexpose untuk di expose. Dan pemerintah desa harus mendanai, membina untuk dimunculkan dan di ikutsertakan dalam kegiatan inovasi dari tingkat kabupaten, propinsi bahkan untuk tingkat nasional,” harap Beliau.

Untuk di ketahui kegiatan tersebut selain memamerkan inovasi-inovasi desa juga menampilkan fashion show untuk anak-anak usia dini dan SMP, dengan fashion yang terbuat dari limbah plastik kresek dan bekas kertas koran kabar harian.

DPMD KSB Siapkan 15 Pendamping, Kawal Musrenbangdes 65 Desa

0

Musrenbangdes merupakan kegiatan tahunan tiap Desa/Kelurahan. Untuk tahun 2019 ini, ada 65 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan melaksanakan Musrenbangdes. Guna menyukseskan program tersebut, Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD), telah menyiapkan 15 Pendamping untuk mengawal proses Musrenbangdes yang akan dilaksanakan 28 Januari hingga 1 Februari mendatang.

“Musrenbangdes merupakan kegiatan tahunan tiap Desa/Kelurahan. Dilaksanakan oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan warga masyarakat dan para pemangku lainnya guna penyelarasan program untuk kepentingan dan kemajuan desa.” Jelas Kepala Bidang Kelembagan Masyarakat, Sosial Budaya dan Gotong Royong DPMD KSB, Slamer Riadi, S.Pi, M.Si.

Guna menyukseskan agenda tahunan desa tersebut, pihaknya selaku OPD terkait telah menyiapkan 15 pendamping desa.

“Kami telah menyiapkan 15 tenaga pendamping, pelaksanaannya akan digelar selama lima hari” Tandasnya.

Untuk pelaksanaan Musrenbangdes, lanjut Pak Kabid Slamet Riadi, akan dilaksanakan secara maraton dari 28 Januari hingga 1 Februari mendatang. Jadwal pertama akan diselenggarakan oleh 16 Desa/Kelurahan di Kecamatan Taliwang.

Adapun untuk jadwal kedua, dilaksanakan oleh 10 desa di Kecamatan Seteluk dan 8 desa di Kecamatan Poto Tano. Jadwal ketiga dilaksanakan oleh 6 desa di Kecamatan Brang Ene dan 9 desa di Kecamatan Brang Rea.

Jadwal keempat dilaksanakan oleh 4 desa di Kecamatan Jereweh, 5 desa di Kecamatan Maluk dan 3 desa di Kecamatan Sekongkang. Jadwal kelima 1 februari, dilaksanakan oleh 4 desa di Kecamatan Sekongkang.

”Jadwalnya disesuaikan dengan jadwal Kabupaten, dimana tanggal 4 Februari akan dilaksanakan Musrenbang Kecamatan,” Ungkap beliau.

23 Desa Siap Gelar Pilkades, DPMD KSB Usulkan Pembiayaan 2 Miliyar Lebih

0

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMD) Sumbawa Barat sudah mulai melaksanakan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019.

Kepala DPMD Sumbawa Barat, Drs Mulyadi, memastikan Pilkades serentak yang akan diikuti oleh 23 desa akan dilaksanakan dalam tahun 2019 ini.

Desa – desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut adalah desa yang masa jabatan kepala desanya akan berakhir pada 2019 ini dan yang saat ini diisi oleh penjabat sementara (Pjs).

“Sengaja dilaksanakan dalam tahun ini untuk mengantisipasi masa jabatan Pjs agar jangan terlalu panjang. Selain itu, di tahun 2020 juga akan dilaksanakan Pilkada serentak, jadi kita antisipasi agar tidak bersamaan,” ungkap Mulyadi kepada KabarNTB, Rabu 12 Juni 2019.

Persiapan yang dilaksanakan DPMD, termasuk dalam hal pembiayaan Pilkades yang diusulkan di APBD Perubahan 2019. Drs. Mulyadi, M.Si mengungkap, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 2 miliyar lebih.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya persiapan, operasional panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa, biaya pengadaan logistik Pilkades hingga biaya pengamanan.

“Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa Pilkades dibiayai dengan APBD. Jadi, kendati setiap desa memiliki dana desa yang cukup besar, dana desa tersebut tidak bisa digunakan untuk Pilkades,” terangnya.

DPMD sendiri mengusulkan pelaksanaan Pilkades serentak itu dilaksanakan bulan Oktober atau Nopember 2019 ini.

“Nanti waktu pelaksanaannya akan ditetapkan dengan SK Bupati. Sementara pedoman tekhnis pelaksanaan Pilkades sudah diatur dalam Perda dan Perbup. Tinggal dilaksanakan saja,” imbuh beliau.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Kegiatan Penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

0

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa lewat Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada tanggal 14 Agustus 2019, melaksanakan Kegiatan Penilaian Lomba BUMDES tk. Kabupaten Sumbawa Barat yg diwakili oleh 8 (Delapan) BUMDES dari masing2 Kecamatan se KSB antara lain, BUMDES Desa Kemuning mewakili Kecamatan Sekongkang, Bumdes Bukit Damai mewakili Kecamatan Maluk, Bumdes Saling Pendi Desa Beru Kecamatan Jereweh, Bumdes Tiu Rantok Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Bumdes Sukses Mandiri Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene, Bumdes Moteng Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, Bumdes kreasi Mandiri Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Bumdes Lawang Desa Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano. Adapun acara ini dibuka oleh Bapak Asisten I Kabupaten Sumbawa Barat Bapak Hirawansyah Atta, S.H, M.H, dan dihadiri oleh masing2 perwakilan dari masing2 Desa dan Kecamatan yg ikut serta dalam Penilaian tersebut, diharapkan dari Kegiatan ini nantinya Bumdes2 tersebut dapat bersaing dan dapat meningkatkan Kualitas BUMDES2 tersebut. Nantinya bagi BUMDES yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan pendampingan dan Study Komparatif ke Bumdes2 yg telah sukses Mengelola BUMDES di Indonesia.

Gelar TTG dan PINDesKel, Presiden Jokowi Ingatkan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

0

BALI – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Menurutnya, realisasi dana desa bukan perkara bagaimana anggaran dapat terserap 100 persen, namun harus berhasil memberikan manfaat untuk desa.

Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi di hadapan sejumlah pejabat dan ratusan perangkat daerah saat membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/10).

“Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, ada jalan tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa adanya dana desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir sangat besar. Tahun ini saja sebesar Rp 400 Triliun anggaran dialokasikan untuk infrastruktur. Untuk dana desa sendiri, tahun 2015 sebesar Rp 20 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp 47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun. Rencananya, tahun 2019 anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 70 Triliun.

“Dalam empat tahun ini kita telah membangun (infrastruktur) yang besar baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Kemudian yang sedang, yang kecil siapa? Ya provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dana desa juga harus memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Penyediaan bahan seperti pasir, batu, atau semen misalnya, harus mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, uang dari dana desa dapat berputar di desa, di kecamatan, atau minimal setingkat kabupaten.

“Saya titip, untuk pembangunan infrastruktur besar maupun infrastruktur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah dan desa. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung tidak apa-apa, tapi mulai digeser untuk pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencana pemerintah yang akan memberikan anggaran langsung ke kelurahan seperti halnya dana desa. Terkait nominal menurutnya, masih dalam kajian pemerintah.

“Mulai tahun depan akan ada namanya anggaran kelurahan. Ada yang protes, ada dana desa kok nggak ada dana kelurahan. Ya sudah, tahun depan. Mumpung saya masih ingat,” ungkapnya.(*)

Musyawarah Desa TA. 2018

0

BACA JUGA